Binmas

Simpatisan Khilafatul Muslimin Dapat Edukasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Polres Sukoharjo – Tribratanews.jateng.polri.go.id | Polres Sukoharjo bersama Kesbangpol dan Kodim 0726 melaksanakan kegiatan edukasi dan pembinaan wawasan kebangsaan kepada warga simpatisan Khilafatul Muslimin.

Kegiatan yang bertajuk wawasan kebangsaan kapasitas masyarakat sipil dalam menjaga kamtibmas dengan tema Cinta NKRI tersebut digelar di Pendopo Kecamatan Polokarto, Minggu (17/7/2022).

Kegiatan tersebut dihadiri Dandim 0726/Sukoharjo yang diwakili oleh Danramil 11/Polokarto Kapten Inf. Bahrun, Kapolres Sukoharjo yang diwakili oleh Kapolsek Polokarto AKP Siswanto, Kepala Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo Gunawan Wibisono, Ketua MUI Kabupaten Sukoharjo Abdullah Faisol, Mundir Imam Syuhodo Kecamatan Polokarto Ust. Sholahuddin Sirizar, Camat Polokarto Heri Mulyadi, serta tamu undangan lainnya.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Sukoharjo, Gunawan Wibisono, dalam sambutannya mengatakan bahwa wawasan kebangsaan tersebut digelar dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam menjaga Kamtibmas.

“Karena ketentraman dan ketertiban adalah tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab bapak Polisi, TNI dan Kabupaten saja, tetapi tanggung jawab kita semua,” ujarnya.

“Disini kita memfasilitasi dan ingin mengetahui secara benar terkait apa yang masyarakat dengar dan ketahui dari berita-berita tentang Khilafatul Muslimin. Jangan sampai masyarakat resah dengan kehadiran Khilafatul Muslimin. Kita disini tidak untuk menghakimi, kami dari pemerintah melaksanakan tugas pembinaan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Sukoharjo, Abdullah Faisol, menjelaskan bahwa kedaulatan Indonesia ini berdasarkan Pancasila yang final.

“Final itu tidak bisa dirubah, karena esensi sila-sila ini semuanya tidak bertentangan dengan Islam dan semua yang menjadi akomodir ada semua ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,” ujarnya.

Terpisah, Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan,  mengungkapkan kegiatan wawasan kebangsaan tersebut dalam rangka pemberian wawasan terhadap warga Khilafahtul Muslimin.

Yang mana pendiri organisasi tersebut pernah bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII) yang ingin mendirikan negara agama dan mempunyai visi yang sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sehingga dianggap bertentangan dengan falsafah bangsa dan berpotensi memecah belah negara karena ingin mendirikan negara diatas negara.

Berita Terkait