Tribratanewspoldajateng.com, Batang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengapresiasi kesiapan tim petugas logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 yang berada di daerah rawan bencana, Hal tersebut disampaikan ketika melakukan monitoring kesiapan pilkada di KPU Kabupaten Batang
“Kami mengapresiasi petugas yang mengirimkan surat ke Karimunjawa, Jepara di saat ombak laut cukup besar. Dengan gelombang laut cukup tinggi petugas tetap nekat mengirimkan surat ke Karimujawa, ini patut kita acungi jempol,” kata Ganjar
Menurut dia, problem yang dihadapi Jateng dalam penyelenggaraan pilkada hanya pada masalah kerawanan bencana seperti longsor.
“ Untuk Kabupaten Batang kesiapan pilkada tidak ada masalah, saya kira menurut laporan dari ketua KPU kesiapan sudah siap,” kata Ganjar
Kendati demikian, ujar dia, jika memang terjadi sesuatu akibat bencana, komisi pemilihan umum (KPU) bisa memindahkan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) ke lokasi yang aman.
“Saya berharap pada badan penangulangan bencana daerah (BPBD) dan dinas pekerjaan umum, agar selalu “standby” untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana,” katanya.
Ganjar mengaku telah menerima beberapa laporan adanya permainan politik uang (money politik) dalam penyelenggaraan Pilkada 2017.
“Kami menyarankan pada masyarakat melaporkan dengan bukti-bukti jelas, bukan sekedar kira-kira atau menjurus ke fitnah. Jadi ada siapa yang memberi, menerima dan ada barang buktinya atau tidak,” tukasnya.
Ia mengatakan pelaporan dugaan politik uang pada pilkada hanya diberikan selama tujuh hari untuk disampaikan ke publik dan instansi yang menangani, seperti panitia pengawas (panwas).
“Kami mendorong dengan melalui media massa untuk mengajak masyarakat memilih calon kepala daerah pada 15 Februari dan pasangan calon tidak menggunakan politik uang,” himbaunya.
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan, SH pengawas prinsip pengawas pemilihan sudah siap semuanya dan untuk penertiban Alat Peraga Kampanye juga sudah di lakukan penertiban, untuk pada hari pemungutan besok sudah kami instruksikan kepada jajaran pengawas TPS.
Untuk memastikan kepada seluruh warga negara yang mempunyai hak konstitusional untuk berpartisipasi ikut dalam memilih, memastikan pemungutan bisa berjalan secara transparan dengan azaz jujur dan adil bisa terlaksana dan memastikan akuntabilitas penghitungan suara.
“Untuk menuju itu jajaran pengawas TPS melakukan pengawasan secara maksimal yaitu, C1 plano untuk di foto bermaksud agar terjadi apa – apa kita punya data pembanding, C 7 daftar hadir juga untuk di fotoi karena itu hanya di milki KPPS agar ada masalah kita punya data tersebut,” ujarnya.
Di sampaikan juga bahwa Panwas persoalan potensi money politik bahwa undang – undang sudah tegas pemberi sama penerima bisa sama – sama bisa di hukum, dan unsur siapa saja yang bisa dijerat undang – undang pilkada.
“Setiap orang bisa dijerat hukum andai saja terbukti melakukan politik uang, dan waktunya kapanpun apalagi di masa tenang seperti ini, karena potensi ma politis ada dan bisa kami proses tapi memang unsur money politik harus ada dan terbukti ada pemberian dan ajakan dan dapat di laporkan ke panwas kota dan bisa lewat panwas kecamatan, laporan ini ada tenggang waktu tujuh hari masa tenggang waktunya terjadinya money politis,” paparnya.
Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Batang adhi Pranoto mengatakn secara umum KPU sudah melakukan persiapan 90% sudah siap, untuk saat ini logistik sudah bergeser dari kelurahan menuju TPS untuk kendala secara umum belum ada.
“ Untuk kendala belum ada cuman ada kendala cuaca saja, hanya saja ada beberapa titik di daerah dataran tinggi Pranten, Sigandul, Mojotengah Kecamatan Reban karena kendala jalan yang tidak bisa di lewati mobil, hanya bisa di lewati sepeda motor namun hanya satu TPS saja,” kata Adhi Pranoto
Nampak Kapolres Batang AKBP Juli Agung Pramono, S.H.,S.I.K., am.Hum mendampingi Gubernur Jateng ketika meninjau tps di desa tegalsari kandeman batang
