Tribratanews.jateng.polri.go.id, Klaten – Kelancaran operasional Polri sangat terkait dengan pengelolaan anggaran. Apabila pengelolaan anggaran berjalan lancar maka operasional di lapangan juga tidak ada hambatan begitu pula sebaliknya.
Untuk memastikan hal tersebut Polda Jateng melalui Rorena melaksanakan supervisi anggaran RKA-KL DIPA Satker semester I TA 2019 kepada Polres Klaten dan 3 Polres tetangga. Kegiatan supervisi dilangsungkan secara terpusat di Mapolres Klaten, Kamis (05/09/2019).
Adalah Polres Sukoharjo, Polres Wonogiri dan Polres Karanganyar yang mengikuti kegiatan selain Polres Klaten. Dalam kegiatan tersebut masing-masing Polres menyertakan Kabagren, Kasubbag Sarpras, Kasikeu, PPK, Panitia pengadaan barang dan jasa, Operator SMAP-SAIBA dan bintara.
Mereka dilibatkan karena memang yang berkecimpung dalam pengelolaan anggaran mulai dari tahap penyusunan, penggunaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan.
AKBP Drs. Basuki Kabag Dalprogar Rorena Polda Jateng yang memimpin tim supervisi dalam arahannya mengatakan seharusnya supervisi dilaksanakan pada bulan Juni atau Juli sebelum wasrik Mabes namun baru bisa terlaksana pada bulan September ini. Kemudian dirinya menyatakan secara umum capaian serap anggaran Polda Jateng sudah tinggi. Sampai dengan bulan Agustus anggaran sudah terserap 69,03% terbagi dalam 3 ketegori yaitu: belanja modal 29,99%, belanja barang 58,65 % dan belanja pegawai 75,36%.
Beberapa penekanan yang disampaikan antara lain masalah pengelolaan anggaran. Dirinya meminta para perwira dan operator benar-benar paham dan tidak menggunakan anggaran Dipa diluar peruntukannya semisal belanja barang dipakai untuk belanja modal ataupun sebaliknya karena akan berdampak pada laporan keuangan Polri dan opini BPK. Kemudian peraturan menteri keuangan no 181/PMK.06/2016 Tgl 28 November 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara juga dipedomani dan dilaksanakan.
“Jika ada kendala terkait anggaran sampaikan. Kita carikan solusi bersama jangan malah ditutup-tutupi yang nanti bisa timbul masalah,” ungkap Basuki.
Masalah revisi anggaran juga menjadi perhatian, dimana memasuki akhir tahun biasanya banyak yang mengajukan revisi. Dirinya meminta agar anggaran pemilu yang tersisa segera direncanakan revisi untuk kegiatan yang belum didukung anggaran ataupun kegiatan yang masih kekurangan anggaran.
Begitu juga dengan anggaran belanja pegawai dan anggaran lainnya agar segera dihitung surplus maupun minusnya karena sekitar bulan Oktober akan direncanakan mengajukan revisi anggaran.
“Walupun revisi anggaran diperbolehkan dan bahkan diakomodir setiap triwulan namun sebisa mungkin diminimalisir dengan cara benar-benar teliti pada saat merencanakan anggaran. Jangan sampai anggaran sudah diturunkan namun di tengah jalan meminta revisi karena perencanaannya tidak tepat,” ujar AKBP Drs Basuki.
Setelah pengarahan, kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman. Anggaran masing-masing Polres dicek secara teliti oleh tim. Bagaimana kemampuan penyerapan anggaran, pengelolaan anggaran, input aplikasi SMAP,-SMART dan E-Monev serta kendala apa yang dihadapi selama ini. (tsc)