Tribratanews.jateng.polri.go.id, Brebes – Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau kesiapan pengamanan arus mudik dan balik libur Natal dan Tahun Baru di Brebes, Kamis (21/12/2017).
Kunjungan Kapolri yang didampingi sejumlah pejabat dari Mabes Polri dan dari beberapa Kementerian ini disambut oleh oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono. Ikut dalam rombongan Kapolri Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Lodewik Pusung.
Bertempat di Pos Pengamanan (Pospam) Terpadu yang terletak di area gerbang Tol Brebes Timur (Brexit) Kapolri mengatakan bahwa pada arus mudik Natal dan Tahun Baru 2018 kendaraan yang melintas di tol Pejagan-Brebes Timur dan Pantura diprediksi meningkat 10 persen dibandingkan tahun lalu. Gerbang Tol Brebes Timur (Brexit). Tito menyampaikan bahwa Pantura akan mendapat perhatian khusus di momen ini.
“Jalur Pantura pada libur nataru akan diperlakukan secara khusus, baik dari sisi pengamanan serta penanganan titik rawan macet,” kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Ditegaskan Kapolri, penanganan khusus ini dikarenakan keberadaan tol Brebes – Gringsing yang difungsikan pada pengamanan Lebaram kemarin, pada libur panjang kali ini tidak dioperasionalkan. Hal tersebut dikarenakan sedang dalam proses pembangunan yang direncanakan bisa digunakan untuk mudik lebaran tahun 2018 mendatang.
“Sebelumnya jalur itu sangat membantu untuk mengurai arus lalu lintas dari daerah. Namun sekarang kondisinya masih dalam pengerjaan dan tidak boleh dilewati kendaraan,” terang Kapolri.
Dengan tidak digunakannnya jalur tersebut, lanjut Kapolri jalur pantura akan diperlakukan khusus baik dari sisi pengamanan maupun rekayasa-rekayasa lalulintas pada titik-titik rawan macet.
Sementara itu, untuk mengurangi penumpukan kendaraan di Pantura saat mudik Natal dan Tahun Baru, pihaknya sudah bekerjasama dengan jajaran terkait perihal pelarangan kendaraan besar. “Khsusus kendaraan-kendaraan besar mulai dilarang melintas mulai tanggal 23 dan 24 Desember. Sedangkan untuk arus balik, ketentuan larangan itu akan ditentukan dengan melihat situasi di lapangan,” lanjutnya. (HMS)