Binkam

Diskusi Publik Refleksi Akhir Tahun 2017 Ombudsman RI Perwakilan Jateng

Tribratanews.jateng.polri.go.id, Semarang Polda Jateng – Kabidhumas Polda Jawa Tengah AKBP Agus Triatmaja, S.H., menghadiri acara Diskusi Publik Refleksi Akhir Tahun 2017 dengan tema” Sinergitas Pengawasan Pelayanan Publik Tanpa Maladministrasi ” di Hotel Grandhika Semarang, Selasa (12/12).

Acara ini dihadiri perwakilan dari Pengadilan Tinggi Jateng Rangkilemba lakukua, S.H.,M.H., Kejaksaaan Tinggi jateng Padeli, S.H.,M.Hum., Kanwil Depkumham Susilo Prawono, S.H., M.H., dan para perwakilan instansi terkait.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI)  Perwakilan Jawa Tengah menerima 234 pengaduan masyarakat terkait maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada kurun waktu Januari hingga minggu pertama Desember 2017.

“Instansi yang paling banyak dilaporkan secara berturut-turut adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, disusul dengan Kepolisian Resor dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah,” kata Plt. Kepala Perwakilan ORI Jawa Tengah Sabarudin Hulu saat acara Diskusi Publik Refleksi Akhir Tahun 2017.

Sabarudin mengungkapkan, dari 234 laporan pengaduan masyarakat Jawa Tengah yang diterima Ombudsman, sebanyak 67% dari Laporan tersebut telah diselesaikan, sementara 33% masih dalam proses pemeriksaan.

“Laporan di ORI Jateng lebih banyak diselesaikan setelah dilakukan permintaan klarifikasi tertulis dan investigasi lapangan sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI,” paparnya.

“Kami mendorong Kepala Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal untuk menyelesaikan laporan dan pengaduan masyarakat juga berkomitmen dalam menindaklanjuti saran korektif dan rekomendasi dari Ombudsman,” jelas Sabarudin.

Selain itu, ORI Jateng melakukan investigasi atas inisiatif atau prakarsa sendiri terhadap permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik. Di antaranya terkait perijinan menara telekomunikasi, penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pelayanan Rumah Sakit dan Pendidikan, juga lambatnya pembangunan infrastruktur di pedesaan.

Singgih

Berita Terkait