Tribratanews.polri.go.id, Jepara telah berlangsung kegiatan audensi yang berlokasi di Kantor DPRD Kab. Jepara. Kegiatan audensi kali ini berasal dari gabungan pengusaha yang menamakan diri mereka UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kab. Jepara, Jumat (10/11/2017).
Dari peserta aksi yang tergabung dalam UMKM Kab. Jepara tersebut diikuti oleh peserta yang berjumlah kurang lebih 70 orang dengan Sdr. Ali Fatkur yang beralamat di Ds. Robayan Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara sebagai koordinator lapangan.
“Kami dari UMKM Kab. Jepara melakukan kegiatan audensi karena adanya aksi yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kab. Jepara yang menuntut kenaikan UMK sebesar 2,4 juta, yang apabila dikabulkan akan memberatkan kami kaum pengusaha kecil di Kab. Jepara”, ucap Ali Fatkur
Permintaan audensi yang dilaksanakan oleh UMKM Kab. Jepara diterima oleh Kabag umum Setwan DPRD Jepara Sdr. Salembayong, S.E.,M.M., sedangkan perwakilan yang mengikuti audensi yaitu Sdr. Bukhori pengusaha kain Desa Troso Kec. Pecangaan, Sdr. Amin pengusaha konveksi dari Desa Pancur Kec. Mayong, Sdr..Hasan bisri pengrajin Monel dari Kec. Kalinyamatan, Sdr. Sutiyono pengusaha konveksi dari Desa Sendang Kec. Kalinyamatan, Sdr. Gunawan pengrajin genting dan bata merah dari Kec. Mayong.
Dari ke 5 orang perwakilan tersebut menyampaikan aspirasinya yaitu menolak UMK Jepara yang semula Rp. 1.600.000,- rencana menjadi Rp. 2.400.000,- apabila sampai diwujudkan para pengusaha home industri akan ditinggalkan karyawannya karena tidak mampu membayar sebesar itu, Pemkab Jepara agar memberikan aturan yang jelas terkait penerimaan tenaga kerja khususnya di perusahaan – perusahaan besar, hentikan investor asing, agar pelaku usaha kecil dan menengah tatap bisa berjalan.
Sedangkan tanggapan dari Kabag Umum Setwan DPRD Jepara mengagendakan aspirasi dari peserta aksi dan akan dilaporkan kepada ketua dewan. Selama pelaksanaan kegiatan audensi berlangsung dengan aman dan tertib
(Humas Polres Jepara)
