Tribratanewspoldajateng.com- Batang – Personil Polres Batang yang tergabung dalam Tim Saber Pungli menghadiri sosialisasi sapu bersih pungutan liar di jajaran Dinas Kesehatan yang berlangsung diAula Kantor Bupati Batang, Kamis (23/2/17) kemarin.
Retno Dwi Irianto mengatakan, pungli budaya yang sudah melekat sehingga perlu kerja ekstra keras untuk membubarkan budaya pungli.
Menurut Mochtar lubis manusia Indonesia memiliki sifat munafik atau hiprokrit, enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatan nya, bersikap dan berprilaku feodal, percaya dengan tahayul, Artistik atau berbakat seni tinggi dan lemah wataknya atau karakternya
“Kita harus bisa merubah karakter itu semua dengan mengubah pola pikir, birokrasi juga harus kuasai aturan atau regulasi sehingga dalam menjalankan tugasnya punya sikap yang jelas dan punya prinsip,” jelas Retno Dwi Irianto.
Kondisi pelayanan publik saat ini dalam memberikan pelayanan sangat lamban, birokrasinya gemuk dan berbelit – belit, dan banyak aturan yang mempersulit, petugas kurang ramah dan ada pemungutan di luar ketentuan regulasi atau pungli.
” Kondisi ini harus di rubah dengan memperpendek birokrasi, jangan ada pungli, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit dan ini butuh kebiasaan dan harus di latih,” ujar Retno Dwi Irianto
Jamal Abdul Naser yang juga anggota tim saber pungli menuturkan contoh tindak pidana korupsi atau gratifikasi pungli atau pungutan liar dijalan raya tanpa tanda bukti oleh oknum polisi, Dinas perhubungan dan masyarakat atau preman, pengurusan KTP, akte kelahiran, akte kematian yang dipercepat dengan uang tambahan, pengurusan perijinan yang tidak sesuai dengan ketentuan, kami proyek kegiatan dari rekanan, uang terima kasih dalam pemberian pelayanan seperti kenaikan pangkat, promosi jabatan dan mutasi pegawai.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dr. Hidayah Basbet yang didampingi Sekertarisnya Agus Jaelani mengatakan, pungli bisa saja terjadi di dinas manapaun tak terkecuali di dinas kesehatan yang terindikasi di pelayanan perijinan, pelayanan kesehatan seperti di puskesmas, dengan sosialisai saber pungli memberikan pengetahuan kepada jajaran dinas kesehatan terkait dengan pungli, sehingga petugas kami yang dipelayanan dan di jajaran dinas kesehatan tidak melakukan pungli.
“Dengan Sosialisasi ini diharapkan pungli tidak terjadi di Dinas kesehatan karena semua pungutan tarif layanan sudah ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku, jangan ada lagi pungutan di luar ketentuan regulasi,” tegas dr. Hidayah Basbet.
